Achmad Baidowi: DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna

    Achmad Baidowi: DPR Setujui Pembahasan UU PPP Dibawa ke Rapat Paripurna
    Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi usai Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan pemerintah terkait Pengambilan Keputusan Atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

    JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara sah menyetujui revisi atau Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP) dalam pembahasan tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Persetujuan UU tersebut sebagai respon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu berisi mekanisme pengaturan metode omnibus. Tak hanya itu, substansi lainnya yakni perubahan domain pengundangan pemerintah yang selama ini berada di wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini berada di domain Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi usai menghadiri Rapat Kerja Baleg DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Hukum dan HAM RI dalam rangka Pengambilan Keputusan Atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Baleg DPR menyetujui revisi UU PPP untuk dibawa ke Rapat Paripurna dalam konteks merespon putusan MK yakni salah satunya mekanisme tentang pengaturan metode omnibus. Substansi lainnya yakni perubahan domain pengundangan yang selama ini berada di wewenang Kemenkumham kini dipindahkan ke domain Kemensetneg sebagaimana termaktub di Pasal 85 Ayat 1 daftar inventarisasi masalah (DIM) nomor 64. Mengingat, selama ini penomoran UU ada di Kemensetneg sedangkan pengundangannya di Kemenkumham yang dinilai tidak efisien, ” ujar Awiek, sapaan akrab Baidowi.

    Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPP itu mengungkapkan, atas dasar itulah maka dalam UU PPP sekaligus mengatur bahwa keseluruhan rangkaian pengundangan UU ada di ranah Kemensetneg. Selain itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menyatakan UU PPP mengatur tentang ketertiban hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan. Tujuannya, tutur Baidowi, agar penyusunan peraturan perundang-undangan dapat berlangsung secara hierarki.

    Cortado steamed milk
    market.biz.id Cortado steamed milk
    9% Rp 2.300
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut, Awiek menyatakan Panja Baleg DPR RI mengusulkan kepada Pimpinan Baleg dan Pimpinan DPR RI agar UU PPP dapat disahkan di Rapat Paripurna terdekat yang kebetulan jatuh pada hari Kamis (14/4/2022). “Berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus), disepakati bahwa UU PPP ini dapat disahkan di Paripurna jika setelah melalui pembahasan di tingkat I. Jadi, kalau sudah selesai di tingkat I maka bisa langsung dikirimkan ke tingkat II yakni Rapat Paripurna sebagaimana keputusan Bamus, ” pungkas Awiek.

    Sebelumnya, Baleg DPR RI bersama perwakilan pemerintah yang dihadiri Menko Perekonomian dan Menko Polhukam melalui musyawarah mufakat tanpa voting menyetujui revisi UU PPP dibawa ke tahap pengambilan keputusan tingkat II Rapat Paripurna DPR RI. Sebanyak 8 Fraksi di Baleg DPR RI menyetujui UU PPP dibawa ke pembahasan tingkat II dan hanya 1 Fraksi yang meminta penundaan pengesahan UU PPP sebagai hal lumrah bagian dari demokrasi.

    JUSTISIA.CO.ID
    market.biz.id JUSTISIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Achmad Baidowi DPR RI BALEG
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Supratman Andi Agtas dan Pemerintah Selesai...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: May 4, 2021

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 25, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Lawatan Presiden Jokowi ke Luar Negeri Bawa Misi Perdamaian ke Ukraina dan Rusia
    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
    KPK Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Ade Yasin Dkk Lengkap
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Pemberian Gaji Ke 13 Dorong Pemulihan Ekonomi  

    Ikuti Kami