Adriana Charlotte Dondokambey: Kurikulum Pendidikan Perlu Dimatangkan dan Dikaji Lebih Mendalam

    Adriana Charlotte Dondokambey: Kurikulum Pendidikan Perlu Dimatangkan dan Dikaji Lebih Mendalam
    Anggota Komisi X DPR RI Adriana Charlotte Dondokambey usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Formasi GTK PPPK dan Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/4/2022).

    SULAWESI SELATAN - Anggota Komisi X DPR RI Adriana Charlotte Dondokambey menilai kurikulum pendidikan yang dibentuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih perlu dimatangkan dan dikaji lebih mendalam. Menurutnya, setiap pergantian Mendikbudristek, kerap muncul kurikulum baru dan kurikulum itu harus menyesuaikan dengan situasi globalisasi. Sementara dengan luasnya wilayah Indonesia, termasuk masih adanya kekurangan dan ketertinggalan teknologi maupun fasilitas di sejumlah daerah, sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah.

    Adriana melihat, pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih, informasi dari Perpustakaan Nasional RI yang menyebut bahwa sekitar 4 persen masyarakat masih ada yang buta huruf dan belum bisa membaca. “Oleh karena itu untuk masyarakat-masyarakat di daerah tertinggal, 3T itu perlu kita kembangkan (pendidikan) ya. Kita juga harus setarakan dengan masyarakat yang ada di perkotaan, " ujar Adriana selepas mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja Formasi GTK PPPK dan Kurikulum Merdeka Komisi X DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/4/2022).

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Mengenai permasalahan pada guru, Adriana memastikan Komisi X DPR RI sudah beberapa kali mengusulkan kepada Kemendikbudristek bahwa bagi guru honorer yang sudah melakukan beberapa kali tes, dan menurut Mendikbudristek jika tes terakhir sudah memperlihatkan prestasi, kemudian tidak akan dites lagi. “(Saya mendengar ada guru honorer) sudah 20 sampai 30 tahun mengabdi tetapi sampai saat ini mereka juga belum diangkat (menjadi PNS/ASN) ya. Sudah tes berapa kali, kata Kadis Pendidikan sudah 5 kali tes tetapi belum juga diangkat, ” terang politisi PDI-Perjuangan itu.

    Adriana menyebut, kendalanya itu bukan hanya miskomunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tetapi, itu harus menyesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan Kementerian Keuangan. Biarpun hanya seribu calon guru, tapi harus berimbang dengan keuangan negara. “Jadi Menteri Keuangan itu juga harus berkoordinasi bersama dengan Menteri Pendidikan untuk mengatasi akan (rencana rekrutmen) satu juta guru itu. Karena kan biaya APBN, dan bukan untuk dibebankan ke pemerintah kabupaten/kota. Komunikasi itu perlu ada, koordinasi itu harus ada antara kabupaten, provinsi dengan Kementerian Keuangan juga, ” tandasnya.

    Legislator dapil Sulawesi Utara itu menegaskan, Komisi X DPR RI akan mendorong pemerintah agar program rekrutmen guru harus terselesaikan sesuai dengan program pemerintah. Komisi X DPR RI mendorong terus agar supaya program-program yang belum tercapai itu harus segera dilaksanakan. “Masukan-masukan dari kepala-kepala dinas, dari bapak/ibu wali kota itu sangat baik untuk kita. Dan itu akan kami sampaikan nanti di pertemuan Komisi X dan akan disampaikan juga ke Kementerian Pendidikan, " tutupnya. 

    Adriana Charlotte Dondokambey DPR RI KOMISI X
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Adisatrya Suryo Sulisto: Berhasil Kembali...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami