Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius

    Ahmad Doli Kurnia: Pemilihan Kepala Desa Butuh Perhatian Serius
    Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung

    LANGKAT - Setelah moratorium pemilihan selama dua tahun karena Covid-19, kini pemilihan kepala desa (Pilkades) di sejumlah daerah mulai digelar. Pesta demokrasi di tingkat paling bawah justru lebih dinamis dengan tingkat kerawanan yang juga tinggi. Butuh pembinaan bagaimana berdemokrasi di desa tetap berkualitas.

    Ditemui di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara, Rabu (25/5/2022), usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintahan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyerukan, agar Pilkades di semua daerah menjadi perhatian serius. Pilkades tidak saja jauh lebih dinamis daripada Pilkada, tapi juga banyak mengundang konflik sosial.

    WARTAJUSTISIA.COM
    market.biz.id WARTAJUSTISIA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Pemilihan kepala desa jauh lebih dinamis dibanding Pilkada. Semakin ke bawah, peristiwa demokrasi sebenarnya semakin rawan, mengundang konflik sosial. Karena locus-nya kecil, interaksinya intensif, tarik menarik kepentingannya menonjol, maka sering sekali menimbulkan konflik, bahkan pemilihan kepala desa itu memakan korban jiwa, " ungkap Doli.

    Perhatian pusat sangat dibutuhkan ketika Pilkades berlangsung di sejumlah daerah, pinta politisi Partai Golkar itu. Begitu pula di Kabupaten Langkat, Sumut, yang dikunjungi Komisi II DPR. Ada 162 desa di Langkat yang akan berpesta demokrasi. Pembinaan demokrasi jadi keniscayaan, agar Pilkades bisa lebih sehat dan tertib.

    "Ini harus jadi perhatian kita supaya pembinaan demokrasi di masyarakat paling bawah ini sehat, " ujarnya.

    Doli melanjutkan, di tengah akan dimulainya Pilkades di sejumlah daerah, ini jadi momentum terbaik untuk mengevaluasi pemerintahan desa, baik penataan kelembagaan maupun regulasinya. Komisi II sendiri, sambung legislator dapil Sumut III ini, sedang mengagendakan revisi UU No.6/2014 tentang Desa, yang didalamnya memuat aturan pemerintahan desa.

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Sejak awal kami sudah masukkan revisi atau penyempurnaan UU Pemerintahan Desa. Ini jadi entitas paling kecil dalam struktur pemerintahan kita. Kalau desa-desa secara simultan mempercepat pembangunan desa, itu akan mempercepat pembangunan kecamatan dan kabupaten. Oleh karena itu, kita harus mempunyai perhatian khusus. Apalagi, dana desa makin lama, makin besar, " papar Doli. (mh/aha) 

    Ahmad Doli Kurnia Tandjung DPR RI KOMISI II GOLKAR
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Hasbi Jayabaya Tekankan Transparansi Informasi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami