Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

    Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

    PADANG - Komisi II DPR RI mengidentifikasi setidaknya ada 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota memiliki alas hukum atau undang-undang yang digabungkan dengan daerah lain berdasarkan regionalnya. Salah satu contohnya adalah Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Ketiga provinsi tersebut alas hukumnya masih bergabung yakni UU 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Daerah Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

    "Mereka tergabung dalam satu UU No 61 Tahun 1958. Padahal amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, juga UU 23 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa satu provinsi, satu kabupaten/kota itu memiliki satu UU. itulah mengapa kita mau menertibkannya, " sebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai menyerap aspirasi dari Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi dan Gubernur Riau di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (16/6/2022).

    Diketahui, 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota tersebut masih berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal, sejak terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959, UU RIS tidak berlaku lagi dan yang berlaku hingga saat ini adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945.

    "Jadi harusnya semua peraturan perundang-undangan atau regulasi apapun, alas hukumnya harus UUD NRI 1945. Alhamdulillah sebelumnya kami sudah menyelesaikan tujuh provinsi. Kalau ini juga selesai dalam dua minggu ke depan, maka sudah 12 provinsi (dari 20) sudah memiliki UU sendiri, " terang Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

    Agar tidak ada kesimpangsiuran administrasi hukum dan tata kelola pemerintahan, ucap Doli, Komisi II bersama Badan Keahlian DPR akan memaksimalkan pembahasan alas hukum bagi provinsi, kabupaten/kota sebelum periode pemerintahan ini berakhir (2024). Dengan begitu, pemerintah daerah bisa dengan nyaman menetapkan visi-misi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

    "Selanjutnya yang paling penting adalah, ketika mereka punya UU sendiri, mereka itu bisa menetapkan visi misi pembangunan mereka, karakteristik pembangunan kelaknya, sosial, budaya yang selama ini tidak mungkin dilakukan karena digabung dengan provinsi lain, " tukas Doli.

    Dalam pertemuan tersebut, baik itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau Syamsuar, dan Gubernur Jambi Al Haris, kompak mengusulkan kearifan lokal daerah untuk dicerminkan dalam RUU Provinsi. Mereka  juga minta agar kebijakan bagi hasil dari berbagai komoditi di daerah juga permasalahan lingkungan hidup diakomodir dalam penyusunan RUU tersebut. (es/aha)

    Ahmad Doli Kurnia Tandjung GOLKAR DPR RI KOMISI II
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami