Andi Iwan Darmawan Aras : Akses Tol MNP Tingkatkan Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia

    Andi Iwan Darmawan Aras : Akses Tol MNP Tingkatkan Daya Saing Kawasan Industri di Indonesia
    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras

    MAKASAR - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau proyek pembangunan jalan akses Tol Makassar New Port (MNP) di Makassar, Sulawesi Selatan. Proyek Strategis Nasional ini dinilai sangat bermanfaat terhadap posisi Makassar sebagai pintu gerbang di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan terbangunnya Tol MNP diharapkan bisa membantu pengiriman logistik dan memudahkan pendistribusian ke daerah-daerah, serta meningkatkan konektivitas pelabuhan dengan jalan tol existing, sehingga waktu tempuh transportasi peti kemas akan lebih cepat dari kondisi sebelumnya.

    “Saya harapkan hadirnya askes tol (MNP), tidak lagi mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya karena pengiriman logistik tidak lagi melalui jalan kota yang selama ini menjadi kendala masyarakat di sini. Tentunya hadirnya proyek strategis nasional bisa meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional, ” ungkap Andi Iwan di Tol MNP, Makassar, Sulsel, Kamis, (31/3/2022). Turut mendampingi Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Seimihardjo, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono, Pelindo, pemerintah daerah dan mitra terkait. 

    BROADCAST.CO.ID
    market.biz.id BROADCAST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Andi Iwan menilai sebagian besar kendala yang dihadapi dalam proyek strategis nasional yakni proses pembebasan lahan. Akan tetapi persoalan tersebut tidak menjadi kendala yang besar pada proyek Tol MNP. Saya melihat pembebasan lahan di proyek MNP, koordinasinya sudah sangat baik dari pihak Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan juga pihak Pelindo berjalan sangat lancar dan baik. Sehingga kecenderungan untuk masalah pembebasan lahan, bisa teratasi dengan baik melalui pendekatan yang persuasif dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan penanganan dari pembebasan lahan. Sehingga target pada Juni 2023 bisa terealisasi dan bisa langsung beroperasi, ” pungkasnya.

    Politisi Partai Gerindra itu berharap berharap lancarnya proyek di Tol MNP bisa dilaksanakan di daerah lain dan tidak hanya proyek di Kementerian PUPR, namun juga proyek di Kementerian Perhubungan. Bahkan pembebasan lahan Tol MNP ini bisa dijadikan pilot project. “Komisi V akan men-support agar Makassar New Port ini bisa running well, 100 persen bekerja, juga dapat melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sini. Saya harapkan hadirnya tol MNP ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, serta memperlancar jalur ekspor dan impor. Dan juga bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurai kemacetan bagi angkutan barang atau logistik, ” harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sulsel III tersebut.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Seimihardjo menjelaskan bahwasanya proyek akses Tol MNP merupakan salah satu PSN yang memiliki proyeksi kapasitas pelabuhan  900 ribu TEU's pada 2023. “Diharapkan terbangunnya akses tol MNP ini, nantinya bisa mendukung oprasional logistik yang sangat padat, serta hadirnya Makassar New Port  juga bisa meningkatkan daya saing industri di kawasan Indonesia baik dalam konteks regional dan internasional. Saya yakin target Juni 2023 yang tinggal 14 bulan lagi dari sekarang bisa terealisasikan dengan baik, berjalan lancar, bisa langsung beroperasi, ” harapnya.

    Ditambahkan Budi, proyek Tol MNP ini menjadi salah satu contoh proyek yang betul-betul KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Diketahui Kementerian PUPR bekerjasama dengan Badan Usaha Jalan Tol, yakni  PT Bumi Serpong Damai, dan tanah proyek pembangunan dibiayai Pelindo. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk proyek-proyek lain bahwa penyediaan tanah tidak harus dari pemerintah, tetapi bisa juga dari yang instansi lain, bisa berkontribusi menjamin agar proyek ini bisa lebih layak dan mumpuni, ” harap Budi. (rni/sf)

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    ANDI IWAN DARMAWAN ARAS DPR RI KOMISI V
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Agar Tersedia, Kapolri Minta Forkompimda...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Sayed syarifuddin

    Sayed syarifuddin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    Tjahjo Kumolo Tutup Usia, Ketum DPP KNPI : Almarhum Sosok Teladan Dimata Pemuda
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

    Ikuti Kami