Banyak Komplain dari Kreditur, Sarmuji Beri Catatan Khusus ke BPUI

    Banyak Komplain dari Kreditur, Sarmuji Beri Catatan Khusus ke BPUI
    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji memberikan catatan khusus pada PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero) atau PT BPUI terkait banyaknya komplain dari kreditur terhadap ekses Jiwasraya, yang berkaitan dengan tanggung jawab asuransi ke kredit, terutama di Bank Tabungan Negara (BTN).

    Demikian diungkapkan Sarmuji saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT BPUI, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

    PERS.CO.ID
    market.biz.id PERS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Beberapa kasus sudah masuk ke saya laporannya, ada orang yang seharusnya secara hukum itu lunas kreditnya karena meninggal, di BTN, tetapi karena Asuransi Jiwasraya yang menanggung lagi bermasalah, BTN kemudian menahan setifikatnya atau bahkan (memberi) pilihannya kalau nggak mau nunggu, ya dibayar kreditnya sampai lunas, ” kata politisi Partai Golkar ini.

    Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI ini, kasus-kasus tersebut baiknya jangan sampai terjadi lagi mengingat masyarakat tidak ada kaitannya dengan permasalahan ataupun hubungan kerja antara Jiwasraya dengan bank kreditur.

    “Hal-hal yang seperti itu jangan sampai merugikan masyarakat karena kita sudah berusaha sekuat mungkin untuk mendukung (kasus) Jiwasraya ini selesai, dan alhamdulillah progresnya juga baik, jangan sampai (progres) yang sudah baik itu tercederai oleh hal-hal seperti itu. Bagaimanapun mereka tidak tahu urusannya asuransi ke bank BTN, usaha mereka tidak peduli, tidak tahu, dan seharusnya memang tidak dilibatkan, ” ujar Sarmuji.

    Lebih lanjut, dalam rapat ini juga Sarmuji mengatakan akan mendalami usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diminta PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia guna memperkuat pelaksanakan tugas penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijalankan oleh anak usaha, PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

    WARTAPARLEMEN.COM
    market.biz.id WARTAPARLEMEN.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Komisi VI DPR RI menerima dan memahami penjelasan dari Direktur Utama PT Bahana pembinaan usaha Indonesia, untuk selanjutnya akan mendalami usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6 Triliun untuk penguatan permodalan askrindo dan jamkrindo dalam rangka menjaga tingkat gearing ratio usaha produktif sesuai ketentuan OJK sampai dengan 2026, ” kata Sarmuji membacakan salah satu kesimpulan RDP. (we/sf)

    M. Sarmuji DPR RI KOMISI VI GOLKAR
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Zainal Bintang: Teater Politik Indonesia,...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami