Dr. Pratama Persadha: Agak Mustahil Ada 110 Juta Big Data Warganet yang Setuju Penundaan Pemilu, Dari Mana Sumber Datanya?

    Dr. Pratama Persadha: Agak Mustahil Ada 110 Juta Big Data Warganet yang Setuju Penundaan Pemilu, Dari Mana Sumber Datanya?
    Dr. Pratama Persadha, Chairman CISSReC

    JAKARTA - Presiden Joko Widodo baru saja menegaskan bahwa pemilu tidak ditunda, tetap akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Hal ini sekaligus menjawab polemik penundaan pemilu yang muncul setelah klaim Menko Marves Luhut Panjaitan bahwa 110 juta masyarakat menginginkan penundaan pemilu, diketahui lewat big data. Namun sampai sekarang dari pihak LBP belum membuka data tersebut, padahal banyak pihak mendorong agar data tersebut dibuka.

    Terkait hal ini, pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam keterangannya Senin (11/4) menjelaskan bahwa harus jelas proses bagaimana dan darimana data ini diambil, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Secara teknis, ada banyak cara mengetahui perbincangan publik di media sosial atau platform internet lainnya. Karena itu, kita perlu bertanya 110 juta yang disampaikan Pak Luhut ini mengambil data dari platform apa dan bagaimana metodologinya. Perlu disampaikan ke publik, agar kita bisa menilai sejauh mana, sekaligus membuka ruang diskusi, ” terang Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) itu.

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Digarisbawahi Pratama, harus jelas sumber data dari pembicaraan masyarakat ini. Misalnya bila mengambil dari Twitter, karena pemakai aktif twitter di Indonesia kini hanya di angka 15 jutaan saja, itupun juga masih banyak akun-akun anonim. Jadi tidak mungkin data 110 juta tersebut berasal dari Twitter.

    “Bila mengambil dari Twitter ini jelas tidak cukup, bahkan dari hasil riset CISSReC menggunakan Open Source Intelligence (OSINT) akun Twitter yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan 3 kali periode di kisaran 117.746 (Tweet, Reply, Retweet) dan mencapai 11.868 pemberitaan online. Dari data keduanya diketahui yang kontra penundaan pemilu pada Twitter sebesar 83, 60?n pro 16, 40%. Sedangkan pada Media Online dengan kontra sebesar 76, 90?n pro 23, 10%. Dari data ini saja sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu, ” jelas Pratama.

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut, data tersebut diambil dan dianalisis saat setelah ada statemen dari Menko Marves Luhut Panjaitan, pada periode analisis tanggal 15 Februari sampai dengan 15 Maret 2022 dengan sejumlah tokoh dan organisasi yang pro dan kontra. Tokoh kontra penundaan pemilu yang paling banyak terdapat pada artikel berita yaitu Agus Harimurti Ketum Partai Demokrat sebanyak 1420, disusul Surya Paloh Ketum Nasdem sebanyak 555.

    Lalu tokoh pro penundaan pemilu yang terbanyak yaitu Muhaimin Iskandar 3892 artikel berita, diikuti Zulkifli Hasan Ketum PAN. Ada juga 10 organisasi yang pro penundaan pemilu seperti PKB, Golkar, dan Kemenkomarves. Lalu yang kontra sebanyak 71 organisasi yaitu PPP, PDIP, LSI (Lembaga Survei Indonesia), Partai Demokrat, Muhammadiyah, dan yang lainnya.

    24JAM.CO.ID
    market.biz.id 24JAM.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Berbeda bila 110 juta ini mengambil pembicaraan dari FB, Instagram dan TikTok, jumlah pemakainya memang sangat banyak. FB di Indonesia pemakai bisa jadi lebih dari 130 juta, Instagram sudah hampir menembus 100 juta pemakai, belum lagi TikTok yang pemakainya bertambah dengan cepat di Indonesia. Namun tidak semuanya membicarakan penundaan pemilu, banyak yang tidak perduli. Lebih banyak membicarakan hal yang lain, ” terangnya.

    Jadi sumber pengambilan data ini harus jelas, tegas Pratama. Bahkan menurut dia, untuk mengambil data ini dengan survey juga hal yang sangat sulit bahkan mustahil meskipun dilakukan online. Karena harus sesuai dengan usia, dan untuk mencapai angka 110 juta itu sangat sulit dilakukan.

    KINERJA.CO.ID
    market.biz.id KINERJA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Mengumpulkan dan membaca data FB, IG dan WA tidak semudah di Twitter yang membuka API (application programming interface). Sehingga perlu persetujuan FB untuk pihak ketiga membaca data dan mengumpulkannya. Hal ini mirip seperti yang dilakukan oleh Cambridge Analytica yang membaca kecenderungan pilihan warga Inggris menjelang Brexit dan pilihan warga AS menjelas pilpres 2016. Pada akhirnya setelah ini bocor menjadi kasus besar, yang pada akhirnya berujung pada semakin ketatnya perlindungan data pribadi di eropa dengan GDPR General Data Protection Regulation), ” jelasnya.

    Jadi kemungkinan 110 juta data berasal dari Twitter sudah pasti tidak mungkin karena jumlah akun aktifnya di Indonesia sedikit. Yang memungkinkan adalah data tersebut diambil dari FB cs, melihat berbagai peristiwa yang melibatkan FB di waktu lalu. Namun pasca kasus Cambridge Analytica, FB sendiri sudah membatasi untuk tidak membagi data pada pihak ketiga dengan mudah.

    Jakarta 11 April 2022

    Dr. Pratama Persadha
    Chairman CISSReC

    Pratama Persadha
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Presiden Harap KPU dan Bawaslu Tancap Gas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami