Fraksi Gerindra Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Tiga DOB Papua ke Pembahasan Lebih Lanjut

    Fraksi Gerindra Setujui Harmonisasi RUU Pembentukan Tiga DOB Papua ke Pembahasan Lebih Lanjut
    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas Mandenas Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lebih lanjut.

     JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) Papua untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat lebih lanjut. Hal itu sebagaimana disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas, yang membacakan pandangan fraksi terkait RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. 

    “Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui harmonisasi RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat lebih lanjut, ” ujar Yan Permenas dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU pembentukan tiga DOB Papua, di Ruang Rapat Baleg, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022). Adapun rapat pleno tersebut memutuskan RUU tiga DOB Papua tersebut  disetujui untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. 

    Yan Permenas menjelaskan, Fraksi Partai Gerindra sejak awal memberi perhatian khusus terhadap pembahasan RUU tiga DOB Papua ini. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra, termasuk pihaknya sendiri yang juga bertindak sebagai pengusul RUU tersebut memberikan beberapa catatan.

    Pertama, pembentukan tiga DOB tersebut hendaknya tidak membebani keuangan dari kabupaten yang menjadi bagian dari wilayahnya. Sebab, keberadaan pemerintah kabupaten merupakan ujung tombak pembangunan di wilayahnya masing-masing. Sehingga, akan berkurang kapasitasnya jika diharuskan memberikan dukungan dana kepada pemerintah provinsi selama dua tahun berturut-turut. 

    24JAM.CO.ID
    market.biz.id 24JAM.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Kami berpandangan sebaiknya pemerintah pusat yang mencukupi pendanaannya penyelenggaraan pemerintah provinsi baru tersebut melalui peningkatan Dana Alokasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, ” ujar legislator dari daerah pemilihan (dapil) Papua ini. 

    Kedua, pembentukan dan pemekaran provinsi tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua (OAP) dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Ketiga, peraturan perundang-perundangan disusun untuk bisa dilaksanakan.

    HUMAS.TV
    market.biz.id HUMAS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Karena itu kami mendukung adanya pengaturan mengenai adanya kewajiban pemerintah pusat untuk melaporkan pelaksanaan UU provinsi tersebut kepada DPR RI melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat empat tahun sejak UU ini berlaku. Pengaturan ini juga sebagai wujud tanggung jawab DPR RI tidak hanya sekadar membuat UU namun juga memastikan implementasinya di lapangan, ” ujarnya. 

    Adapun rapat pleno ini turut pula menyetujui penamaan tiga calon provinsi baru di Papua. Penamaan itu diusulkan disesuaikan dengan wilayah adat. Untuk nama Papua Selatan, yakni Provinsi Ha Anim; Papua Tengah Provinsi Meepago; dan untuk Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Lapago

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Hasil Kerja Keras Jajaran Kementan, Produktifitas...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami