Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi 

    Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi 

    JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat  program baru yang niatnya untuk pencegahan perbuatan korupsi. Program baru kali ini adalah pembentukan percontohan desa antikorupsi.

    Ketua KPK Firli Bahuri membuka program ini di salah satu calon desa antikorupsi, yakni di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

    “Kita sangat memahami bahwa Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat sejak 2015 sampai sekarang kurang lebih Rp 468, 5 triliun, dan dana itu dalam rangka membangun desa, untuk mewujudkan tujuan negara, ” kata Firli seperti disiarkan melalui kanal YouTube KPK, dikutip Kamis (16/6/2022),

    “Nah, KPK berkepentingan untuk membebaskan para kepala desa supaya tidak terjadi praktik korupsi, kita harus hentikan. Kami tidak bahagia kalau ada para kepala desa, penyelenggara negara, bupati, gubernur, wali kota yang terjebak kasus korupsi, ” imbuhnya.

    WARTAPARLEMEN.COM
    market.biz.id WARTAPARLEMEN.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lanjut Firli, total ada 10 desa yang akan jadi percontohan, yaitu Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa; Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT. Pemilihan 10 desa itu telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan.

    Tahap pertama, yakni tahapan observasi di mana tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapan desa yang menjadi percontohan desa antikorupsi.Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi, " katanya.

    OMBUDSMAN.CO.ID
    market.biz.id OMBUDSMAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada kesempatan yang sama, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan penilaian dilakukan oleh Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan KPK.

    “Yang dimaksud dengan tahapan pertama itu  adalah observasi, tahapan kedua nanti ada bimbingan teknis dari kami semua,  kemudian tahap penilaian dan terakhir baru ditentukan apakah ini layak atau tidak menjadi desa antikorupsi. 

    URBANESIA.ID
    market.biz.id URBANESIA.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pada saat observasi ini sebenarnya ada 30 desa dari 10 provinsi, yang mana pertama-tama  ditentukan oleh kita bersama dari Kemendes, Kemendagri, Kemenkeu dan KPK, ” ujarnya.

    “Yang Menentukan mana 10 desa tahun ini yang akan dijadikan percontohan itu dari kami, dari 10 desa itu masing-masing provinsi mengajukan 3 desa untuk diajukan, kemudian kita melakukan observasi. Dari hasil observasi itu muncul masing masing provinsi satu di tahun ini, ” tambahnya.

    WARTASOSIAL.COM
    market.biz.id WARTASOSIAL.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selanjutnya, Wawan mengatakan kesepuluh desa itu belum tentu lolos. Penentuan dilakukan pada bulan Oktober nanti.“Semua desa ini lolos? Belum tentu juga. Setelah dibimbing teknis ternyata masih seperti itu...ya, kami juga tidak akan memudahkannya karena ini masalah labeling, jadi kita lihat setelah bulan Oktober nanti, ” ujarnya.*** 

    JAKARTA KPK RI
    Anton atong sugandhi

    Anton atong sugandhi

    Artikel Sebelumnya

    Baharkam Polri Evaluasi Penanganan Pandemi

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami