Harmonisasi RUU Papua, Syamsurizal Sampaikan Sejumlah Catatan

    Harmonisasi RUU Papua, Syamsurizal Sampaikan Sejumlah Catatan
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyampaikan beberapa catatan terkait harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Utara. Beberapa hal tersebut di antaranya yakni peristilahan, pengaturan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga batas wilayah dan juga nama adat di beberapa wilayah Papua. Termasuk pada peristilahan, ia menilai hal tersebut perlu dirundingkan kembali. 

    Terlebih sebelumnya, dalam draf RUU, penggunaan istilah untuk Provinsi Papua yang baru ini adalah pemekaran. Namun dalam rapat panja, penggunaan istilah kembali menjadi pembentukan. “Jadi ini barangkali patut kita dudukkan karena draft yang ada pada kami semuanya pemekaran, bukan pembentukan, ” ujar Syamsurizal dalam Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022). 

    Anggota Baleg DPR RI itu melanjutkan, dalam surat yang disampaikan Komisi II DPR RI ke Baleg DPR RI pada 17 Januari lalu pun disebutkan sebagai pemekaran berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Terlebih, dalam pasal 76-77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, dijelaskan pemerintah dan DPR RI dapat melakukan pemekaran. “Barangkali ini  bisa menjadi pertimbangan kita semua, ” ujar Syamsurizal. 

    Selanjutnya, untuk pengaturan ASN, dirinya meminta agar hal itu menjadi perhatian Tenaga Ahli Badan Keahlian DPR RI karena DPR RI pun saat ini tengah membahas revisi UU ASN. Terkait batas wilayah, dirinya menyampaikan masukannya, bahwa dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat itu Mendagri mengusulkan agar soal batas wilayah tidak perlu disebutkan dalam RUU. Sebab, batas wilayah tersebut nantinya akan diatur dalam Permendagri dan Keputusan Menteri (Kepmen). 

    “Jadi soal batas (wilayah) itu apakah kita akan bahasakan atau tidak perlu menyebutkannya di RUU, sehingga menjadi tidak dinamis karena suasana tentu akan berubah. Oleh karena itu kita akan sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri, kalau tidak salah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 sekian-sekian, ” terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

    Kemudian untuk daerah pemilihan (dapil), diketahui saat ini dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ditetapkan bahwa jumlahnya adalah 80 dapil. Menurutnya, apabila ada perubahan, terlebih ketika mempertimbangkan Pemilu ke depan, hal tersebut perlu dibentuk segera dan akan disesuaikan dengan perubahan dapil. Sebab menurut Syamsurizal, apabila lima provinsi Papua tersebut dimekarkan, perlu menambahkan wilayah dapil. Hal tersebut pun akan berpengaruh besar pada UU Pemilu. 

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Sementara ini kita sepakati bahwa (jumlah dapil) ini tidak akan berubah karena waktu yang sangat mepet. Jadi kita perlu bicarakan bagaimana cara ini, apakah akan berubah dapil atau bagaimana, ” tandas legislator dapil Riau I tersebut. Terakhir, Syamsurizal menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI sepakat agar pemekaran Papua disesuaikan dengan jumlah kelompok wilayah adat di daerah tersebut. 

    Wilayah adat yang dimaksud yakni Mamba/Tabi untuk Provinsi Papua, Saerari untuk Kepulauan Papua Utara, wilayah adat Domberai untuk Provinsi Papua Barat, wilayah adat Bomberai untuk Provinsi Papua Barat Daya, Mee Pago untuk Papua Tengah, La Pago untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Anim Ha untuk Papua Selatan. “Jadi barangkali ini akan kita sesuaikan saja, ” pungkas Syamsurizal. (hal/sf)

    TERUMBU.ID
    market.biz.id TERUMBU.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Syamsurizal DPR RI KOMISI II PPP
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Muhammad Dhevy Minta KKP Atasi Permasalahan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami