Komisi IX Nihayatul Wafiroh Tekankan Pengadaan Vaksin Harus Dibarengi Perencanaan yang Jelas

    Komisi IX Nihayatul Wafiroh Tekankan Pengadaan Vaksin Harus Dibarengi Perencanaan yang Jelas
    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh

    JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi capaian target vaksinasi Covid-19 yang disebut telah mencapai 75 persen populasi masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, menekankan pengadaan vaksin tahun 2022 harus dibarengi dengan perencanaan yang jelas.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pengadaan vaksin tahun 2022 jangan sampai menyebabkan penumpukan vaksin hingga menimbulkan adanya vaksin kadaluarsa yang dapat merugikan negara dan meresahkan masyarakat.  Diketahui penyediaan vaksin dengan mekanisme APBN sampai akhir tahun 2022 direncanakan mencapai 397, 6 juta dosis belum termasuk vaksin merah putih.

    OPOSISI.CO.ID
    market.biz.id OPOSISI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Karena sepanjang yang saya tahu bukan hanya vaksin yang untuk covid ini saja yang expired ya, termasuk meningitis kemarin juga banyak yang expired, " ujar Ninik dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    Ninik menambahkan, meski akhirnya vaksin-vaksin yang kedaluwarsa telah diuji kembali dan diperpanjang masa kedaluarsanya, namun hal tersebut justru akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. "Karena ketika itu judulnya expired walaupun sudah di-extend, tetap saja trust masyarakat itu hilang. Jadi yang bener yang mana ini, jangan-jangan nanti kalau ada yang expired lagi di-extend lagi nih, " imbuhnya.

    Pizza Hut Black Pizza
    market.biz.id Pizza Hut Black Pizza
    6% Rp 1.750
    Beli sekarang!

    Oleh sebab itu, Ninik menilai roadmap program pengadaan vaksin yang jelas penting dirancang sebagai acuan pengadaan vaksin. "Saya pikir dengan roadmap program yang jelas kita menghindari adanya vaksin yang tidak layak lagi untuk dipakai, juga menghindari distrust dari masyarakat, " tutup legislator dapil Jatim III ini. (bia/sf)

    Nihayatul Wafiroh DPR RI KOMISI IX PKB
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Permudah Masyarakat Mudik...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami