Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

    Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun
    Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Kamis (16/6/2022)

    JAKARTA - Rapat kerja dengan Kementerian Keuangan Komisi XI DPR RI menyepakati usulan pagu indikatif KemenKeu tahun 2023 sebesar Rp45, 12 triliun. Pagu indikatif tersebut nantinya digunakan untuk mereleasikan berbagai program Kementerian Keuangan pada tahun 2023.

    "Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp45, 12 triliun, " ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Kamis (16/6/2022).

    Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, pagu indikatif yang sebesar Rp45, 12 triliun difokuskan kepada 5 program Kementerian Keuangan di tahun depan. Yakni, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

    Adapun untuk program kebijakan fiskal, pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp103, 77 miliar. Sementara untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2, 81 triliun. Sedangkan pada program pengelolaan belanja negara dialokasikan sebesar Rp21, 14 miliar.

    XPRESS.CO.ID
    market.biz.id XPRESS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp 301, 42 miliar untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko. Dan terakhir program dukungan manajemen yang dialokasikan sebesar Rp41, 88 triliun.

    "Kebijakan fiskal APBN agar memperkuat upaya dan kebijakan yang dapat mempercepat capaian pemerataan pembangunan, baik sasaran wilayah maupun sasaran kelompok masyarakat, " kata Kahar.

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain menyetujui pagu indikatif, Komisi XI DPR RI juga meminta program kerja pada Kementerian Keuangan disertai dengan target capaian key performance indicator (KPI) termasuk indikator kinerja pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi struktural khususnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi dengan indikator yang terukur.

    "Komisi XI DPR setuju, tidak ada bedanya sedikitpun dengan yang diusulkan, " tuturnya.

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terimakasih kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan yang telah diusulkan dan mendukung program-program dari Kementerian Keuangan pada tahun depan.

    "Setuju pimpinan, sesuai yang kami sampaikan dan saya rasa dalam panja sudah dibahas secara sangat detail. Terimakasih atas persetujuan dan dukungan kepada Komisi XI DPR RI, " katanya. (tn/aha) 

    READ.CO.ID
    market.biz.id READ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    KOMISI XI DPR RI
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Figure...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Sayed syarifuddin

    Sayed syarifuddin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022

    Ikuti Kami