Minyak Goreng Langka, Komisi IV sudin Tegaskan Regulasi Perlu Dibenahi

    Minyak Goreng Langka, Komisi IV sudin Tegaskan Regulasi Perlu Dibenahi
    Ketua Komisi IV DPR RI Sudin

     JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan kelangkaan minyak goreng yang telah melanda Indonesia sejak awal 2022 lalu salah satunya diakibatkan regulasi yang belum dikaji secara matang oleh Kementerian Perdagangan. Menurutnya, kebijakan yang plin-plan ini menyebabkan kelangkaan dan distribusi minyak goreng yang macet.

    “Ini terjadi juga ada kesalahan dari Kementerian Perdagangan yang pertama mengeluarkan peraturan penting yang akan mensubsidi minyak goreng pada hari ini, besoknya dicabut. Akibatnya kan pasar menunggu, ” tutur Sudin usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Ketua Umum Asosiasi Minyak Makan Indonesia (AIMMI) dan Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

    ZONATANI.ID
    market.biz.id ZONATANI.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Dalam rapat dengar yang beragendakan pembahasan masalah pangan nasional ini, Sudin menyampaikan regulasi tersebut menyebabkan para pedagang memilih untuk menahan penjualan minyak gorieng dan menunggu regulasi pemerintah yang baru. Selain itu, disparitas harga dan ketidakpemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh para agen juga menjadi kendala macetnya distribusi minyak goreng ini.

    Terkait hal tersebut, politisi PDI-Perjuangan tersebut memberikan rekomendasi tegas agar tidak memberikan toleransi kepada para agen yang enggan memiliki NPWP. “Maka saya katakan tadi jangan di-kasih keagenan lagi. NPWP itu wajib bagi semua masyarakat Indonesia, apalagi pedagang. Kalau perlu jangan kasih toleransi saya bilang, karena makin dikasih toleransi makin menggampangkan, ” tegas Sudin.

    WARTASEKOLAH.COM
    market.biz.id WARTASEKOLAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Setelah mendengarkan pendapat dari kedua asosiasi tersebut, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Komisi IV DPR RI ambil ialah menggelar rapat gabungan yang sudah dijadwalkan di waktu mendatang bersama Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII dan mitra kerja terkait. Lebih lanjut, Sudin pun secara pribadi sudah berdiskusi mengenai polemik ini bersama Ombudsman.

    “Saya konsultasi dengan Ombudsman. Saya bilang (soal minyak goreng) ini kan masalah regulasi nih, regulasinya harus dibenahi dulu bukan hanya dari (Kementerian) Perdagangan dan (Kementerian) Perindustrian yang menyalurkan distribusi (minyak goreng), ” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Lampung I itu. (ps, gal/sf)

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    SUDIN DPR RI KOMISI IV PDIP
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Menpora Zainudin Amali: 31 Cabor Ikut SEA...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Sayed syarifuddin

    Sayed syarifuddin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    Tjahjo Kumolo Tutup Usia, Ketum DPP KNPI : Almarhum Sosok Teladan Dimata Pemuda
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

    Ikuti Kami