Mufti Aimah Nurul Anam: Pemerintah Harus Bantu dan Dorong UMKM untuk Berkembang

    Mufti Aimah Nurul Anam: Pemerintah Harus Bantu dan Dorong UMKM untuk Berkembang
    Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam saat Raker dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan RDP Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN). Foto: Oji/nvl

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam berharap Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat ikut berkontribusi dalam memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19. Sebab, menurutnya salah satu yang paling berdampak akibat pandemi adalah pelaku UMKM yang justru belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah. 

    Seperti dengan mendorong masyarakat lebih mandiri melalui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bantuan UMKM tersebut, sebut Mufti dilakukan salah satunya melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).  BPUM merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha mikro.

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Salah satu yang akan didorong Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah BPUM, yaitu bantuan tunai untuk masyarakat, pada awal pandemi itu sempat ada di angka 2, 4 juta, kemudian pada periode berikutnya 1, 2 juta, hari  ini ke depan akan ada 600 ribu untuk tiga juta UMKM, " ujarnya saat ditemui Parlementaria, usai Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UMKM dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022). 

    Lebih lanjut, selain bantuan kepada UMKM, politisi PDI-Perjuangan ini berharap adanya dukungan dalam pendampingan kepada UMKM yang ada agar bisa tumbuh dan berkembang. "Yang jadi harapan kami bukan sekadar bantuan masyarakat, sebenernya bukan soal duitnya tapi soal bagaimana ada yang mendorong mereka (masyarakat) yang mengajak mereka bagaimana bisa tumbuh dan berkembang, " imbuhnya. 

    PUBLIK.CO.ID
    market.biz.id PUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Untuk itu, di samping pendataan kepada UMKM yang akan dilakukan  Kementerian Koperasi dan UKM, Mufti menekankan pentingnya pendampingan untuk dapat mendorong UMKM yang sudah ada dapat lebih baik lagi. "Maka harapannya tidak hanya untuk pendataan, tetapi bagaimana yang sudah didata ini untuk bagaimana mereka (UMKM) yang perlu kita bantu, kita bantu agar mereka bisa naik kelas, " jelasnya. (bia/sf)

    Mufti Aimah Nurul Anam DPR RI KOMISI VI PDIP
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami