Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan: Kementan Sudah Priritaskan Produksi Dalam Negeri

    Pelaku Usaha Sektor Pertanian, Yusuf Setiawan: Kementan Sudah Priritaskan Produksi Dalam Negeri
    Seorang pengusaha Alsintan kandungan lokal memamerkan Traktor buatan lokal sebagai penunjang perluasan sektor pertanian sebagai tulang punggung program Ketahanan Pangan (Food Estate) yang telah dicanangkan Presiden Jokowi. (Foto : Istmw).

    JAKARTA - Masih terkait dengan kemarahan Presiden Jokowi terhadap masih adanya impor Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian) oleh Kementerian Pertanian, diproleh informasi, bahwa sesungguhnya pelaku usaha sektor pertanian menilai program pengadaan dan belanja alat mesin pertanian (alsintan), yang digelontorkan Kementerian Pertanian (Kementan) telah memprioritaskan produk dalam negeri. 

    Kepada media di Jakarta hari Sabtu (26/03/2022), Direktur Utama CV Mandiri Garlica yang juga merupakan pemegang lisensi berbagai alsintan dengan merek ‘Ishoku, ’ Yusuf Setiawan, menilai pengadaan alsintan bagi pertanian sejauh ini cukup menggairahkan pelaku usaha di sektor pertanian.

    JUSTISIA.CO.ID
    market.biz.id JUSTISIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Dukungan alsintan kepada produk dalam negeri sudah baik. Nah apa yang dilakukan Kementan ini saya kira sudah bagus karena memang untuk menggerakkan roda perekonomian ini harus didukung produk lokal, ” kata Yusuf.

    Dirinya secara khusus perlu memberikan apresiasi atas keberpihakan Kementan kepada produk alsintan yang menggunakan komponen dalam negeri, didisain dan dirakit sendiri oleh UMKM. 

    Menurutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, khususnya beleid terkait kewajiban menggunakan produk dalam negeri yang memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI), betul-betul sudah ditegakkan. Dia berharap aturan ini dijalankan oleh semua kementerian dan lembaga.

    “Jadi kalau terjadi impor, ya itu jalan terakhir. Kalau produk lokal kita belum mampu memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan SNI, ” tegas Yusuf.

    Dia sangat optimis, alsintan karya anak bangsa akan mampu bersaing dengan alsintan asing. Asalkan ada dukungan dari pemerintah untuk riset dan kepastian jaminan pembelian dari pemerintah. Apalagi untuk berinvestasi dalam alsintan ini dibutuhkan dukungan pendanaan yang sangat besar.

    Menurut Yusuf, perlu ada skala prioritas peningkatan penggunaan komponen lokal. Sebaiknya ada kebijakan yang mengatur. Misalnya, pada tahun pertama sebanyak 20 persen, lalu  30 persen kuotanya (belanja pemerintah) diperuntukkan untuk UMKM yang masih riset dan pengembangan. “Kemudian pada tahun kedua naik lagi. Karena memang kita tidak bisa langsung 100 persen. Harus ada penyesuaian, ” tegas Yusuf. .

    Hal senada dilontarkan Direktur Operasional PT Golden Agin Nusa, Julia Tobing. Dikatakannya, bahwa belanja pengadaan alsintan di Kementan kini tidak lagi berasal dari barang impor. “Seperti handsprayer (alat pembasmi hama, red), itu semua sudah menggunakan barang lokal. Tak ada lagi handsprayer impor yang dibeli Kementan. Semua produk handsprayer buatan dalam negeri, ” tegas Julia. 

    Menurutnya, kebijakan Kementan untuk membeli alsintan lokal ini mulai berlaku sejak 2019. Ini berlaku sejak pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dimana ada kewajiban menggunakan produk dalam negeri yang memiliki SPPT SNI. Menyusul Perpres yang diterbitkan Jokowi tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada 2021 yang lalu.

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Pendeknya, kesemua proses tersebut  sudah pakai e-katalog. Jadi prioritasnya, yaa melihat TKDN-nya”, jelas Julia.

    Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, tambah Julia, pihaknya juga sudah melakukan ekspor handsprayer ke berbagai negara seperti Filipina, Vietnam dan Pakistan sebanyak 450 hingga 500 unit per tahunnya dengan nilai mencapai Rp 70 miliar. Dengan tegas Julia menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementan untuk pengembangan alsintan dalam negeri.

    Namun demikian Juliapun  tidak lupa menitip pesan, “Hanya saja aturan ini jangan hanya di Kementan saja. Tapi juga di Kementerian dan lembaga lain. Karena di pasaran, ini masih banyak produk impor berkeliaran dan itu menghancurkan produk lokal, ” tegas Julia. (aa)

    ALSINTAN
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Ketua Asosiasi Perusahaan Alsintan Bela...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami