Pemerintah Akan Pokuskan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 Dukung Pemulihan Ekonomi

    Pemerintah Akan Pokuskan Kebijakan Fiskal Tahun 2023 Dukung Pemulihan Ekonomi
    Presiden Joko Widodo memimpin ratas terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta.

    JAKARTA - Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung permulihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Program-program tersebut yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.

    Saat menyampaikan keterangan selepas mengikuti rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada tahun 2023, yakni pada kisaran Rp2.255, 5 triliun hingga Rp2.382, 6 triliun.

    “Untuk tahun depan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11, 28 hingga 11, 76 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini berarti pada kisaran antara Rp2.255, 5 triliun hingga Rp2.382, 6 triliun, ” ujar Menteri Keuangan.

    Sedangkan untuk belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14, 09 hingga 14, 71 persen dari PDB, yaitu pada kisaran antara Rp2.818, 1 triliun hingga Rp2.979, 3 triliun. Menurut Sri, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.

    Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah berharap bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sri mengatakan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562, 6 triliun hingga Rp596, 7 triliun.

    “Ini berarti 2, 81 hingga 2, 95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Namun, pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional, ” ungkapnya.

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah akan memprioritaskan belanjanya antara lain pada bidang perlindungan sosial dengan kisaran antara Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Sri menilai, hal tersebut dilakukan terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.

    “Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan makin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial, ” imbuhnya.

    Selanjutnya, untuk anggaran kesehatan yang selama tiga tahun terakhir ini terus melonjak karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun depan pemerintah akan menaikkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 karena diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor. Menurut Sri, hal tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.

    “Kalau tahun ini belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid sebesar Rp139 triliun, tahun depan akan dinaikkan menjadi antara Rp193, 7 triliun hingga Rp155 triliun. Ini tujuannya adalah untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, ” jelasnya.

    Untuk anggaran pendidikan, tahun depan akan meningkat lagi mencapai Rp595, 9 triliun hingga Rp563, 6 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang anggaran pendidikannya ada di Rp542, 8 triliun. Menurut Sri, angka tersebut akan mendukung berbagai belanja pendidikan, termasuk beasiswa kepada murid-murid yaitu 20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa untuk 975, 3 ribu mahasiswa, dan untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264 ribu orang.

    “Belanja pendidikan juga dipakai untuk operasi sekolah melalui BOS dan juga bahkan biaya operasi sampai tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di mana 6, 5 juta anak-anak pada usia dini yang akan mendapatkan manfaat, ” ucapnya.

    Adapun untuk infrastruktur, Sri mengatakan bahwa tahun depan masih akan diberikan anggaran yang cukup signifikan di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai program-program penting seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi, selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS. Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun rupiah. (*)

    Redaktur           : JIS Agung w

    JAKARTA PRESIDEN RI JOKO WIDODO
    Agung widodo

    Agung widodo

    Artikel Sebelumnya

    Johan Budi Tekankan Pentingnya Rehabilitasi...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: May 4, 2021

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 25, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Lawatan Presiden Jokowi ke Luar Negeri Bawa Misi Perdamaian ke Ukraina dan Rusia
    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
    KPK Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Ade Yasin Dkk Lengkap
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Pemberian Gaji Ke 13 Dorong Pemulihan Ekonomi  

    Ikuti Kami