Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas

    Ibnu Multazam: Pengelolaan Minyak Goreng Perlu Masuk Tupoksi Bapanas
    Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional. (Bapanas) Lantaran selama ini, komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Bapanas hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.  

    “Pertama pasti harus ada Perpres atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya, ” ujar Ibnu pada Parlementaria seusai diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Ramadan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok’ di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

    INFOPUBLIK.CO.ID
    market.biz.id INFOPUBLIK.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini menurutnya lantaran minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta. Untuk itu, pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.

    “Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stock bagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya, ” jelas Ibnu. 

    JEJAKPOLITISI.COM
    market.biz.id JEJAKPOLITISI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang ramadan dan hari raya Idulfitri saat ini cukup. Sehingga, DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan. (gal/sf)

    Ibnu Multazam DPR RI KOMISI IV PKB
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Dorong Transformasi Ekonomi, Polri Pastikan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami