PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

    PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital
    Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu

    JAKARTA - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI saat ini tengah menyusun RUU tentang Pemerintahan Digital untuk mengatur tata kelola pemerintahan secara digital. RUU ini nantinya tidak hanya mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan mengatur tiga kluster utama.

    “RUU Pemerintahan Digital yang akan disusun oleh PPUU tidak hanya terbatas mengatur soal tata kelola pemerintahan secara elektronik saja melainkan tiga kluster utama yang akan diatur yaitu soal Digital Governance, Digital Economy dan Digital Society, ” ucap Ketua PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat, Jakarta, Rabu (15/6).

    Badikenita memaparkan berbagai negara yang memiliki high e-government development index (EGDI) pasti memiliki UU Pemerintahan Digital yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan dan implementasinya. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan layanan masyarakat.

    “Bukan itu saja digitalisasi juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan di tengah dinamika revolusi industri 4.0 dan mempercepat pengembangan teknologi bagi inovator muda, start-up, dan perusahaan-perusahaan teknologi, ” kata senator asal Sumatera Utara itu.

    Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Tengah Teras Narang menjelaskan mau tidak mau Indonesia harus beralih ke pemerintahan digital. Memang perubahan itu bukanlah perkara mudah dengan melihat kondisi riil saat ini. “Memang banyak hal yang mesti dilakukan. Karena negara kita cukup besar sehingga dibutuhkan SDM yang mumpuni. Bahkan diperlukan kehati-hatian untuk melakukan lompatan ini, ” lontarnya.

    Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas Slamet Soedarsono menjelaskan pihaknya mengapresiasi usulan DPD RI yang menginisiasi perumusan RUU tentang Pemerintahan Digital yang mengatur tata kelola pemerintahan digital. “Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting dan krusial dalam mempersiapkan pemerintahan yang modern sebagai respon dinamika strategis yang amat pesat, ” terangnya.

    Neapolitan Pizza
    market.biz.id Neapolitan Pizza
    8% Rp 1.450
    Beli sekarang!

    Slamet menambahkan pandemi Covid-19 ini mendorong perubahan besar pada pemanfaatan masif teknologi dan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Maka diperlukan adanya kebijakan payung hukum mengenai ekosistem digital nasional, tentunya yang mengatur berbagai stakeholders, sistem, dan lingkungan digital. “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan adanya payung mengenai ekosistem digital, ” harapnya.

    Di sisi lain, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kemenkeu Sudarto mengatakan transformasi menuju konsep pemerintahan digital sangat diperlukan oleh Indonesia. Namun transformasi ini tidak bisa dilaksanakan tanpa mengembangkan seluruh ekosistem pendukungnya. 

    “Tentu saja diperlukan berbagai simulasi untuk membangun berbagai used cases yang tepat seperti mengembangkan berbagai playbook. Transformasi digital bukanlah waktu yang singkat, namun memerlukan perjalan panjang sehingga diperlukan tatakelola yang sangat baik untuk menjamin keberhasilannya, ” kata Sudarto.

    Pada sesi rapat kedua, PPUU DPD RI juga mengundang narasumber dari Direktur Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Suhono Harso Supangkat. Ia memaparkan dalam konteks pemerintahan digital ada beberapa hal yang membutuhkan payung hukum seperti perlindungan data nasional, otentifikasi dokumen secara online, sistem pembayaran secara non tunai dan banyaknya kejahatan digital yang berdimensi pidana. “Dibutuhkan payung hukum tentang perlindungan data serta integrasi dalam satu data nasional, sehingga dibutuhkan keselarasan atau harmonisasi antara perundangan-undangan dengan UU, ” ujarnya.

    BERITATERBARU.CO.ID
    market.biz.id BERITATERBARU.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih lanjut Suhono Harso menambahkan kepemimpinan sangat penting untuk  mendorong perubahan atau  transformasi digital. Selain itu, budaya atau kebiasaan yang  mengarah kepada ekosistem digital  merupakan syarat utama  keberhasilan transformasi.

    Peneliti Senior Indonesia Finansial Ibrahim Kholilul Rohman mengatakan Indonesia memiliki kelemahan dari sektor digital seperti akses internet yang tidak merata di seluruh daerah. Selain itu,  daya beli masyarakat terhadap internet dan literasi digital juga masih terbatas. "Untuk itu penting bagi kita supaya perkembangan teknologi dan digital dimanfaatkan secara optimal, sehingga bisa menghasilkan dan turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, ” pungkasnya.(*)

    PPUU DPD RI Badikenita Putri BR Sitepu
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Bina Ketahanan Wilayah, Korem 052/Wijayakrama...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami