Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas

    Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

     JAKARTA - Pemerintah memutuskan melakukan kebijakan pembatasan subsidi pupuk kepada petani. Pupuk yang akan diberikan potongan subsidi merupakan jenis urea dan NPK, hal ini dilakukan lantaran  terjadinya kenaikan terhadap harga gas alam yang menjadi bahan utama pembuatan pupuk. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan adanya kebijakan ini lantaran pemerintah tidak ada lagi anggaran yang memadai, sehingga perlu adanya pembatasan agar cakupan penerima subsidi lebih luas. 

    “Subsidi pupuk, kenapa kita arahkan untuk pembatasan? Karena memang itu duit-nya tidak ada. Artinya kita setuju disubsidi semua, masalahnya pemerintah tidak punya uang, hanya 30 persen atau 35 persen (dari total subsidi) yang ada. Sehingga (besaran subsidi) itu perlu diperkecil dalam harapan cakupan yang menerima subsidi lebih luas, ” ujar Slamet pada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    sKebijakan pembatasan pupuk subsidi sudah dibahas dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk. Hasil kajian dari Panja Pupuk ini dari sisi komoditas yang sebelumnya ada 72 komoditas yang disubsidi menjadi 11 komoditas. “Yang penting saran dari Panja adalah komoditas yang langsung terkait dengan pangan, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

    Terkait dengan penerima subsidi, Komisi IV DPR RI menyarankan untuk tidak menggunakan data dari e-RDKK lantaran data dari e-RDKK selama ini seringkali menjadi masalah. “Satu contoh misal provinsi A, berapa sih luas tanahnya? itu yang kita subsidi. Kemudian di-breakdown ke kabupaten-kabupaten berdasarkan luas tanam. Jadi sekali lagi sumber masalah adalah e-RDKK. Jangan pakai RDKK tapi ubah dengan data luas tanam daerah untuk agar tepat sasaran, ” tegas Slamet. 

    Di sisi lain, legislator dapil Jawa Barat IV ini mengatakan saat ini permasalahan mengenai pupuk adalah terkait adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 11 persen. Slamet meminta pemerintah untuk membuat kebijakan khusus bagi petani mengenai pupuk terkait hal tersebut. “Justru hari ini HET mau dinaikkan karena alasan PPN naik. Saya imbau pada pemerintah, khusus para petani menyangkut pupuk petani jangan dibebani dengan PPN lagi. Perlu kebijaksanaan khusus terkait dengan PPN untuk pupuk yang menyangkut dengan produktivitas petani. Itu yang lebih penting, bukan pembatasannya tapi PPN-nya itu, ” imbau Slamet. (gal/sf)

    Slamet DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Pangeran Khairul Saleh Dorong Pengawasan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 130

    Registered: Apr 8, 2021

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    Tjahjo Kumolo Tutup Usia, Ketum DPP KNPI : Almarhum Sosok Teladan Dimata Pemuda
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 

    Ikuti Kami