Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

    Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mempertanyakan kinerja Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dalam mengelola hutan di pulau Jawa yang menjadi ranahnya. Ia menyayangkan hutan-hutan yang dikelola oleh Perhutani menjadi hutan yang tidak produktif, bahkan terlantar dengan minim penanganan.

    “Ketelantaran itulah kemudian ada alasan. Tentunya, kami ingin mendapatkan gambaran itu. Secara lapangan, minimal saya melihat di dapil saya memang yang kena KHDPK itu, faktanya memang terlantar, tidak menjadi hutan produktif. Maka kami ingin mendapatkan masukan sebenarnya kinerja Perhutani di lapangan itu seperti apa?, ” tanya Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2022).

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Masalah ini, baginya, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan.

    Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ia terima, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi. Percaya bahwa hutan lestari adalah warisan nenek moyang yang harus dilindungi oleh generasi kini hingga bergulir ke generasi selanjutnya, politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) itu meminta agar Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk menyampaikan data dan fakta perbandingan sebelum dan sesudah Perhutani mengelola Hutan Jawa.

    WARTAKESEHATAN.CO.ID
    market.biz.id WARTAKESEHATAN.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sehingga, Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

    “Saya yakinkan bahwa secara semangat, kami Komisi IV DPR RI posisinya sama, kami perlu mendapatkan sumber data yang lebih banyak, aduan yang mana membuktikan bahwa SK ini sangat merugikan, ” tandas Legislator dapil Jawa Barat IV itu. (ts/aha) 

    Slamet DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Kiprah Letkol Arh. Syarief SB Sulap Yonarhanud 10/ABC Jadi Satuan Modern
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan
    Disinyalir Gelapkan Uang Nasabah, Koperasi GACI dan PT FSA Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya
    Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi 

    Ikuti Kami