Tak Ingin Anggaran Terbuang Sia-Sia, Riezky Aprilia Minta Kementan Terbuka Soal Data

    Tak Ingin Anggaran Terbuang Sia-Sia, Riezky Aprilia Minta Kementan Terbuka Soal Data
    Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menyampaikan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Satu di antaranya adalah terkait data dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh oleh negara. Pasalnya, hingga kini, dirinya belum menerima rincian data dari kedua dana tersebut.

    “Seperti saya sampaikan kepada mitra kerja lainnya di Komisi IV DPR RI, tolong di-break down PHLN dan PNBP.  Lalu, diserahkan sebelum rapat dengar pendapat mendatang. Supaya kami bisa mengawasi. Ini menjadi acuan kami di tahun 2023, ” ucap Kiki, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).

    WARTAMILITER.COM
    market.biz.id WARTAMILITER.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Pengawasan PNBP dan PHLN, jelas Kiki, menjadi vital guna memastikan peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ia menyoroti perkembangan food estate. Sampai saat ini, program kerja tersebut belum berdampak signifikan kepada masyarakat. Sehingga, dirinya mempertanyakan apakah tujuan food estate yang disebutkan oleh Kementan sudah tercapai.

    “Tentang food estate ini, saya konsisten menolak.  Soal kapasitas produksi food estate yang berkelanjutan ini, saya minta di-break down data hasilnya. Tolong serahin aja datanya. Karena, dalam hal ini kok tidak ada dampak signifikan dari food estate, ” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

    Jika tidak ada kejelasan sebelum rapat evaluasi food estate diselenggarakan, Kiki menegaskan akan meminta semua anggaran yang terkait dengan food estate di Kementan untuk ditahan terlebih dahulu. Ia tidak ingin dana yang digelontorkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia terbuang sia-sia.

    Sebagai informasi, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/BAPPENAS tanggal 18 April 2022, disampaikan bahwa Kementan memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13, 72 triliun. Mengetahui hal tersebut, Komisi IV DPR RI mempertanyakan program kerja yang disusun oleh Kementan, termasuk output terhadap pangan Indonesia baik jangka menengah maupun jangka panjang. (ts/sf)

    DELIKHUKUM.ID
    market.biz.id DELIKHUKUM.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Riezky Aprilia DPR RI KOMISI IV PDIP
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Sayed syarifuddin

    Sayed syarifuddin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    Tjahjo Kumolo Tutup Usia, Ketum DPP KNPI : Almarhum Sosok Teladan Dimata Pemuda
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

    Ikuti Kami