Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh

    Hafisz Tohir Nilai Dana Otsus Belum Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh
    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir

    BANDA ACEH - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai dana Otonomi Khusus (Otsus) belum menunjukkan signifikansi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Di sisi lain, Indonesia bersama pemimpin dunia lainnya, telah menyepakati rencana aksi global melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) berisi 17 tujuan dari 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030 mendatang.

    Di antara target SDGs tersebut adalah menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, dan mengurangi ketimpangan. “Sehingga, saya kira perlu suatu kajian yang lebih mendalam supaya Aceh ini bisa diberikan perhatian sebagaimana mestinya. Artinya dari sisi pendidikan, kesehatan, dari sisi lain apakah kita hanya cukup sampai di (istilah) Otsus itu saja. Karena efektivitas (dana Otsus) itu sejauh ini tidak menggambarkan yang cukup signifikan, ” urai Hafisz saat mengikuti Kunjungan Kerja BKSAP SDG’s Day bertema ‘Optimalisasi Peran Diplomasi Parlemen Melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya’ di Banda Aceh, Aceh, Selasa (29/3/2022). 

    Adapun informasi dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, pemanfaatan Dana Otsus Provinsi Aceh sejauh ini ditunjukkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Adapun jumlah Dana Otsus Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 telah disepakati sebesar Rp7, 5 triliun.

    Padahal, lanjut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, jika dana otsus Aceh tersebut optimal untuk pembangunan infrastruktur, maka sekaligus akan dapat menekan angka kriminalitas remaja yang disebabkan karena kecanduan game online. Pendekatan infrastruktur ini juga akan berdampak signifikan pula bagi keterbukaan akses pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    “Karena dari infrastruktur tersebut hasil bumi bisa diangkut. Dengan infrastruktur tersebut kegiatan lebih cepat, juga ketimpangan yang terjadi di daerah akan bisa teratasi, sehingga angka kriminalitas bisa terkontrol, ” tutup Anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (rdn/sf)

    HAFISZ TOHIR DPR RI PAN
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Kecewa dengan Kondisi BRIN, Ratna Juwita...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Tomi E

    Tomi E verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 24

    Registered: Dec 7, 2021

    HermanDjide

    HermanDjide verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 23, 2021

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 111

    Registered: Nov 23, 2021

    Sayed syarifuddin

    Sayed syarifuddin verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Apr 8, 2021

    Profle

    Agung widodo verified

    Rekomendasi

    Diskusi Kompetensi: Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara 
    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022
    Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022

    Ikuti Kami