Rifqinizamy Karsayuda: Besaran Anggaran Pemilu Bersifat Relatif Tergantung Kebutuhan di Lapangan

    Rifqinizamy Karsayuda: Besaran Anggaran Pemilu Bersifat Relatif Tergantung Kebutuhan di Lapangan
    Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.

    JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai besar atau kecilnya anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan di lapangan. Hal itu disampaikan dalam rangka menanggapi perkiraan Presiden Joko Widodo bahwa anggaran Pilkada dan Pemilu 2024 diperkirakan sebesar Rp110, 4 triliun.

    Namun, belakangan, Presiden Jokowi meminta agar biaya tersebut dihitung ulang agar persiapannya dapat dilakukan secara bertahap. Yaitu, Pemilu pada 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan butuh anggaran sampai Rp110, 4 triliun, untuk KPU Rp 76, 6 triliun dan Bawaslu Rp33, 8 triliun.

    Nasi Goreng Gila
    market.biz.id Nasi Goreng Gila
    20% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    “Apa yang disampaikan presiden itu adalah lampu hijau terutama bagi pemerintah untuk bersama2 DPR menyetujui anggaran bagi Pemilu 2024. Angka Rp76 triliun, Rp110 triliun menjadi masih sangat relatif tergantung kebutuhan kita dalam rangka melakukan intervensi anggaran terhadap Pemilu 2024, ” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (13/4/2022).

    Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini sebab utama yang membuat anggaran Pemilu 2024 lebih besar dibandingkan Pemilu 2019 adalah karena terkait honorarium penyelenggara pemilu 2024 yang bersifat ad hoc. Mulai dari tingkat TPS, desa, hingga kecamatan, yang selama ini honorarium yang diterimanya terhitung kecil dengan kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu.

    “Dan mereka membanting tulang bahkan sebagian meninggal pada Pemilu 2019. Karena itu kita harus memproteksi hal ini, termasuk juga digitalisasi anggaran pemilu yang tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak kecil, ” ujar legislator dapil Kalimantan Selatan I itu.

    Rifqinizamy Karsayuda DPR RI KOMISI II PDIP
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Ace Hasan: Data Menjadi Problem Serius Kemensos

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 7

    Postingan Tahun ini: 17

    Registered: May 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 6

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 4

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Apr 25, 2022

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Presiden Jokowi Disambut Presiden Zelenskyy di Istana Maryinsky
    Proses Hukum Harus Berjalan Meski Pemintaan Maaf Hotman Paris Sebagai Cerminan Gentleman Lawyer
    Presiden Jokowi dan PM Modi Bahas Penguatan Kerja Sama Pangan
    Presiden Jokowi: G7 dan G20 Harus Segera Atasi Krisis Pangan

    Ikuti Kami