Andi Akmal Pasluddin: Pengembangan Sawit Rakyat Diharapkan jadi Prioritas Capaian Target

    Andi Akmal Pasluddin: Pengembangan Sawit Rakyat Diharapkan jadi Prioritas Capaian Target
    Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian agar perkebunan sawit yang dikelola rakyat ini menjadi prioritas dengan segala bantuan dana dan transfer ilmu pengetahuan. Data Kementan berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat (PSR), menunjukkan realisasi sepanjang 2021 hanya tercapai 15, 41 persen atau sekitar 27, 747 hektare dari target seluas 180 ribu hektare.

    “Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pencapaian target 540 ribu hektare. Hingga 24 Februari 2022, realisasi PSR bertengger di 1.199 hektare atau 0, 67 persen. Berpijak dari data ini, menunjukkan lambatnya perjalanan PSR. Saya ingin penjelasan (pemerintah) bagaimana mempercepat peremajaan sawit rakyat ini sehingga mencapai target, mengingat total kebun rakyat yang ditanam sawit hampir setara dengan areal tanam perusahaan besar swasta, ” tutur Akmal dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Kamis (14/4/2022).

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Akmal mengatakan, ketika produktivitas sawit rakyat ini meningkat, tentu akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih besar. Tapi sokongan awal dari pemerintah sangat diperlukan, sehingga petani-petani sawit kita ini menjadi maju dan mampu menghasilkan sawit yang besar dan berkualitas.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, pemerintah mesti lebih condong dalam mengalokasikan bantuan kepada sawit yang ditanam petani-petani kita mengingat masih banyak kendala teknis yang secara psikologis mengganggu produktivitas sawit rakyat. Persoalan yang cukup pelik pada peremajaan sawit rakyat misalnya, persoalan yang banyak dihadapi petani rakyat yang hendak menanam sawit diantaranya masalah birokrasi, sosialisasi dan pendampingan, hingga legalitas lahan.

    INFORMAN.ID
    market.biz.id INFORMAN.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Kemudian erencanaan kerja dan laporan pertanggung jawaban, akses bibit yang sulit, serta harga saprodi yang terus naik, kemitraan dan dana tambahan serta pemeriksaan aparat hukum. “Saya berharap agar Panja Sawit bisa lebih tajam menganalisa persoalan sawit dari hulu hingga hilir. Jangan sampai persoalan sawit ini terus berlarut dan tidak ada penyelesaian. Saya memprediksi, persoalan tata niaga minyak goreng ini tidak berhenti sampai lebaran, dan akan terus berlanjut yang pada akhirnya sangat merugikan rakyat Indonesia, " tuturnya.

    Andi Akmal Pasluddin DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikjakarta.com

    Publikjakarta.com

    Artikel Sebelumnya

    Pemerintah Akan Pokuskan Kebijakan Fiskal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Agung widodo verified

    Suferi

    Suferi verified

    Postingan Bulan ini: 5

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: May 4, 2021

    Lukman Hakim

    Lukman Hakim verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 15

    Registered: Jul 10, 2020

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Jul 6, 2021

    Suhendi

    Suhendi verified

    Postingan Bulan ini: 3

    Postingan Tahun ini: 4

    Registered: Apr 25, 2022

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Tiga Suku Besar di Rendu Butowe Tanggapi Desakan IPW atas Pengakuan Fiksi Theus Bui
    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan Rekomendasi Ganjar-Puan Maju Capres dan Cawapres
    Presiden RI Jokowi: Jangan Ada Tanah Telantar, Tanami Tanaman Pangan
    Saat Launching Buku Loper Koran Jadi Jenderal, Kasad: Keberhasilan Harus Diperjuangkan

    Rekomendasi

    Lawatan Presiden Jokowi ke Luar Negeri Bawa Misi Perdamaian ke Ukraina dan Rusia
    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023
    KPK Nyatakan Berkas Perkara Tersangka Ade Yasin Dkk Lengkap
    Anwar Hafid Berharap Pemerintah Jalankan Putusan MK Terkait Pengisian Pejabat Sementara Kepala Daerah
    Pemberian Gaji Ke 13 Dorong Pemulihan Ekonomi  

    Ikuti Kami